Wednesday, March 14, 2018

Apakah Su-35 BENAR sudah kontrak?

Website berita milik pemerintah Russia, Tass, akhirnya mengkonfirmasi kalau kontrak Su-35 Versi Export untuk Indonesia sudah ditandatangani.

Wah, berarti semua sudah selesai? Semua sudah beres?

Eh, sebenarnya masih ada beberapa masalah yang masih belum terselesaikan. 



Masalah 1 : Siapa saja yang SUDAH mengkonfirmasi adanya kontrak?

Begitu ketinggalan jaman,
tidak akan bisa di-upgrade,
hanya tersedia dalam Versi Export,
hanya bisa dipersenjatai versi export dari "missile rongsokan R-27",
dan biaya operasionalnya terjamin
DUA KALI LIPAT F-22.... tetapi tidak bisa mengalahkan F-16!
Artikel TASS ini sendiri, yang mengkonfirmasi adanya kontrak adalah Vladimir Kozhin, yang adalah asisten presiden untuk kerjasama Militer, dan Tehnis. Kozhin sendiri masih menambahkan satu pemanis:

Ingat, tidak ada harga discount!

Pengumuman ini sendiri sudah berselang hampir satu bulan, sejak pengumuman yang serupa di Indonesia:
Kelihatannya memang sudah sangat resmi.

National Interest, AINonline, dan Jane's semua juga sudah mengutip berita 15-Februari ini sebagai konfirmasi kontrak.

Lantas, apa masalahnya?

Mari melihat beberapa kontrak Sukhoi yang sudah ditandatangani sebelumnya:
AINONline, 25-November-2015
Nama pejabat yang lebih tinggi posisinya dari asisten sudah disebut, bukan? Dan tentu saja, dalam kontrak PRC, Rostec juga sudah turut memberi konfirmasi resmi.

Contoh kedua:

Tass juga baru mengkonfirmasi kontrak untuk 6 Su-30 Myanmar, yang sudah ditandatangani pada 22-Januari-2018 yang lampau. Sama seperti di PRC, dalam perjanjian antara Menteri Pertahanan kedua negara. Tidak. Tidak seperti di Indonesia, Myanmar tidak memerlukan peraturan semacam UU no.16/2012, ataupun pembayaran kontrak dengan barter.

Pertanyaan disini mudah: 

Kenapa masih belum ada konfirmasi yang serupa dalam kontrak Indonesia?

Dan bicara soal transaksi barter....


Masalah 2 : Apakah perjanjian pembayaran sudah BERES?

Fluktuasi harga Karet dalam Yen / kg
Link: Trading Economics
Finalisme akhir mengenai mekanisme pembayaran 11 barang downgrade ini sebenarnya belum disepakati, bukan?

Masih ingat kalau katanya, Russia tertarik dengan barter karet?

Hanya beberapa bulan yang lalu, khususnya dari akhir 2016 sampai ke pertengahan tahun 2017, harga Karet sedang dalam uptrend jangka pendek, sebelum kemudian mulai anjlok dari di atas 300 Yen / kg, menjadi ke bawah 200 Yen sejak Juni-2017 yang lalu. 

Dalam kondisi sekarang, kalau harga karet kalau tidak berhasil menembus harga 230 yen / kg, akan berada dalam downtrend, atau akan terus menurun. 

Ini kembali menggarisbawahi kelemahan terbesar transaksi barter, dan kenapa jenis transaksi ini BUKAN OFFSET, melainkan mekanisme transaksi dimana salah satu pihak akan terjamin rugi.

Sebagaimana kita ketahui, Rostec bukanlah agen penjual komoditas. Mereka menjual senjata. Komoditas barter yang mau ditukarkan, tentu saja harus dioper ke agen penjual lain, yang akan harus mengoper produk tersebut dengan profit margin, bukan? Dari sini saja kita sudah melihat profit diatas profit, yang mengharuskan kalau komoditas barter itu harus DIKETOK HARGANYA, atau istilah halusnya dalam ekonomi price hedging yang disepakati kedua belah pihak.



Dalam market downtrend, seperti contoh Karet ini, harga price hedging yang sudah disetujui, kemungkinan justru akan lebih merugikan Rostec dibandingkan sebaliknya.

Seumpama harga karet yang disepakati adalah 150 Yen / kg, dan ternyata harga karet terus jebol menembus dibawah harga 100 Yen, maka kita akan mengeruk keuntungan 50% per kg, karena ternyata Rostec sudah menyepakati harga yang 50% di atas harga pasar.

Er, sama seperti kalau kita pergi ke tukang gadai, yang namanya transaksi barter tidak boleh menguntungkan pembeli, bukan?

Memorandum memalukan untuk transaksi barter yang sudah disepakati bersama bisa menjadi "senjata makan tuan."

Kemungkinan disini jelas. Rostec akan memilih produk komoditas yang harganya uptrend. Kecil kemungkinannya kalau mereka akan masih tertarik untuk barter karet.

Defense News sudah dengan cepat mencatat kelemahan ini di tahun 2017 yang lampau. 
From Defense News, 09-August-2017



Penutup



Menawarkan Offset ToT???

.... tetapi tidak membuka dialog dengan industri pertahanan lokal,
atau pernah berjanji akan melakukan kok.
Mau dilihat dari sudut pandang manapun, dan dengan silat lidah yang sebagaimanapun lihainya, rencana transaksi barang downgrade purbakala peninggalan jaman perang dingin, yang berbiaya operasional lebih mahal dari F-22 ini akan merugikan negara daripada sebaliknya.

Artikel sebelumnya sudah menggarisbawahi keberadaan empat pemain dalam sandiwara Sukhoi; the silent majority, the naive follower, the dreamer, dan para Resi Durna pendusta.

Kita harus belajar menjadi pemeran kelima: The Responsible Citizen.

Warga negara yang peduli, dan bertanggung jawab. Dan dalam konteks demokrasi Indonesia, harus berani untuk melihat fakta, berpikir kritis, dan berani mengatakan tidak. Tidak sembarang mengiyakan ikut-ikutan apa yang sedang nge-trend, atau hidup terlalu terbuai dalam mimpi yang tidak pernah bisa tercapai. Kita harus harus membangun pribadi yang turut membangun negara Indonesia, dan meneruskan perjuangan kemerdekaan yang tanpa henti sejak tahun 1945.

.... bukan menyerahkan kedaulatan negara ke tangan perusahaan asing, seperti yang diinginkan sekarang.

Loh?? Tapi apa boleh buat, bukankah kontraknya sudah ditutup?

Kelihatannya belum. Sama seperti di PRC, penutupan kontrak akhir masih mengikuti beberapa tahap, dan kelihatannya bisa berlarut-larut. Tidak hanya dalam mekanisme transaksi barter BUKAN OFFSET, melainkan juga kemauan si penjual untuk memenuhi UU no.16/2012. 

Masih ingat juga kalau dahulu kala, pemerintah Orde Baru juga sempat menandatangani kontrak untuk 24 Sukhoi Su-30KI pada September-1997, atau satu-satunya versi Su-30 multi-role single seater Kommercheskiy Indonesia? 

Pesawatnya tidak pernah ada, bukan?

Kontrak masih bisa batal, bahkan walaupun waktu itu, Russia sudah sempat membuat prototype untuk Su-30KI, yang kemudian menjadi model untuk Su-27SM, dan versi export-nya SKM.

Kenapa rencana Su-35 ini harus dibatalkan?

Mari kembali melirik ke India:
Times of India, 07-Maret, 2017
Kementerian Pertahanan India akhirnya sudah mengakui kalau semua akuisisi 272 Sukhoi Su-30MKI adalah suatu KESALAHAN.


India tidak mendapatkan alih tehnologi apapun juga, ataupun berhasil membangun kemandirian produksi HAL. Harga Su-30MKI rakitan HAL juga ternyata sudah disengaja agar 30% lebih muahal daripada yang harus di-import mentah dari pabrik Irkut.

Inilah kenapa kalau ada pernyataan pernyataan kalau Rostec akan mau memenuhi persyaratan offset, ataupun alih tehnologi menurut aturan UU no.16/2012 itu hanyalah KEBOHONGAN SEMATA.

Sepanjang sejarah, Uni Soviet, ataupun Russia TIDAK PERNAH memberikan alih tehnologi ke negara manapun juga.

Karenanya, terlepas dari celotehan para Agen Sales alutsista, tidak akan ada offset, atau transfer-of-technology dalam bentuk apapun juga juga. Seperti India, kita hanya akan menciptakan ketergantungan atas belas kasihan perusahaan asing di negara lain. 

Kita tidak perlu mencari siapa yang salah, atau siapa yang bertanggung jawab. Kita hanya perlu kembali ke jalan yang benar, dan mengkaji ulang, apakah kebutuhan pertahanan Indonesia yang nyata, dan kembali... sesuai dengan amanat Pancasila.



Saat ini pertanyaannya sederhana kok.

KENAPA KITA BEGITU BODOH MAU MELEWATKAN KESEMPATAN EMAS TAWARAN SAAB?

15 comments:

  1. mungkin link ini bisa membantu kebingungan para antusias militer.

    http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ed4544e20d4b/apakah-purchase-order-po-bisa-dianggap-sebagai-perjanjian-

    http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d47ea6952277/keberlakuan-perjanjian-kerja-sama

    ReplyDelete
    Replies
    1. Terima kasih atas link-nya.

      Untuk penjelasannya, kontrak belum terhitung final sampai semua ketentuan persyaratan sudah dipenuhi.

      Dalam re kontrak barang downgrade tehnologi kuno, tanpa targeting pod, atau BVR missile layak pakai -- dalam hal ini kontraknya masih bertabrakan dngn masalah transaksi barter.

      Seperti bisa dilihat dari contoh harga karet dalam artikel ini, kemungkinan pihak penjual sekarang juga sudah mulai keringat dingin.

      Pergerakan harga market menunjuk kalau tidak semudah itu untuk bisa menuai keuntungan dari barter. Harga komoditas itu sepanjang sejarah selalu... tidak pernah konsisten.

      Inilah kenapa sekali lagi,
      Barter itu bukan offset, dan bukan jenis transaksi yang memungkinkan di Abad ke-21.

      Inilah kenapa, semenjak ribuan tahun lalu, masyarakat dunia sudah menciptakan UANG sebagai alat tukar yang sah.

      Delete
    2. Tentu saja, kalau berkata Rostec "bisa memenuhi" persyaratan UU no.16/2012 itu namanya mencoba membohongi diri sendiri.

      Entah, persyaratan ini dimasukan atau tidak dalam dokumen PO yang sudah di-ttd.

      India yg membeli 272 pesawat sudah menyatakan tidak mendapat ToT, atau bantuan kerjasama industrial yg berarti.

      Mereka membeli ratusan pesawat, tidak perlu beli barter, dan tidak pernah membantai komunisme.

      Masakan kita bisa mendapat deal yang lebih baik dari India?

      Mustahil, bukan?

      Sedangkan di lain pihak.... Myanmar yg teken kontrak utk 6 Su-30 juga tidak perlu barter, atau menuntut yg ToT-an segala.

      Jelas.

      Untuk Rostec, kontrak 6 Su-30 standard Myanmar saja sudah jauh lebih menguntungkan daripada di Indonesia.

      Tentu saja, Rostec juga tahu kalau masih banyak negara lain yg bisa membeli tanpa perlu pusing seperti Myanmar. Terutama negara non-demokratis, dengan masalah HAM, yang memang tidak diperbolehkan membeli buatan Barat.

      Delete
  2. Pesan untuk para web troller:

    Silahkan terus menulis komentar2 anda!

    Semua data akan dipublikasikan kembali ke dalam satu artikel yg seru, dan menarik.

    ReplyDelete
  3. semoga tahun 2019 kita punya pemimpin baru yg amanah khusus nya memajukan industri pertahanan lokal menuju kemandirian dan tidak berkiblat ke Rusia

    ReplyDelete
    Replies
    1. Berapa biaya operasional Su-35K?

      Tidak ada yg mau jawab, atau pada mungkir, bukan?

      Biaya operasional hanya untuk 11 unit, dari produk yg belum diproduksi banyak seperti Su-30MKI/SM, akan jauh lebih mahal dari F-22.

      Setelah membayar para perantara untuk spare part dan biaya jasa, tidak akan ada lagi uang yg tersisa utk membeli apa2, atau mengoperasikan yg lain.

      Akan ada banyak tarik-ulur Anggaran Pertahanan "kurang", padahal jumlah yg ada hanya akan semakin berkurang.

      Semua mimpi NCW, AEW&C, air tanker, dan 10 skuadron (yg tak diperlukan) raiblah sudah.

      Kita lihat saja.

      Indonesia vs Rostec & PT Sukhoi Fanboyz.

      Bagaimana kelanjutan.

      Delete
  4. bung dark , sekjen kemenhan hadiyanto blak blakan bernada kritik , dia mengatakan mestinya kita inrospeksi diri masuk 10 besar negara impor senjata kok bangga , dia mengatakan mampu atau tidak kita, mestinya bangga kalo masuk 10 exportir senjata , import senjata itu mestinya tidak perlu ada kalo kita konsisten. Kata dia

    ReplyDelete
    Replies
    1. Masalahnya lebih mendalam lagi, bukan hanya seberapa banyak yang diimport, melainkan seberapa jauh import membuat kita akan bergantung ke belas kasihan supplier asing???

      Ruski tidak pernah menjanjikan kalau kita bisa mengoperasikan barang2 versi export mereka secara mandiri, lepas dari ketergantungan akan Rostec/Rosoboron.

      Seperti kita lihat di India, license production MKI ternyata hanya menciptakan ketergantugan ke pabrik2 Russia, dan Rosoboronexport.

      Mereka sudah dibayar, terus menunggak delivery, yah, India tidak bisa berbuat apa2, bukan?

      Yang kita butuhkan BUKAN asal import, melainkan memilih partner luar yang terbuka untuk kerjasama.

      Sampai kapanpun, logika saja, kita tidak akan mempunyai tehnologi, atau kemampuan untuk membuat segala sesuatu, mulai dari radar, missile, mesin, sampai ke pesawat tempur sendirian.

      Ini sudah bukan lagi masanya hanya bisa bikin pedang, atau tombak sendiri sudah cukup.

      Seyogyanya, yah, walaupun kita harus import senjata, yah sebesar mungkin proporsi belanja itu harus bisa dikembalikan ke ekonomi, dan industri lokal, serta penyerapan tehnologi.

      Setiap barang import seharusnya mempunyai persyaratan untuk lambat laun bisa menjadi warga negara Indonesia yang bisa bekerja penuh untuk kepentingan kita.

      Bukan selamanya jadi antek asing, yang cacat mental, dan setiap hari kerjanya minta klaim BPJS.

      Delete
  5. Peluang F 16 RI menghadapi SU 35 China gmn bung, mengingat sering berhadapan/berlatih dengan Sukoi RI

    ReplyDelete
    Replies
    1. N I H I L.

      Seperti sudah dibahas dalam artikel 4 Kelemahan Pertahanan Udara Indonesia; kesiapan tempur kita relatif... tidak ada.

      Kita satu2nya yg mengoperasikan 33 F-16 tapi tanpa senjata, eh.... masih menginginkan beli 11 barang downgrade lagi.

      Bagaimana bisa "merasa kuat"?

      Dalam keadaan sekarang sih, 4 pespur lawan yg modern dngn pilot yg terlatih, dan bersenjata lengkap sudah bisa menimbulkan kerusakan luar biasa berat... dan kita tidak bisa menembak jatuh mereka.

      Delete
  6. Btw. Hawk 100/200 Indonesia kalau ada Persenjataan yaitu Sea Eagle AShM + Bom Presisi + AIM-9 + AMRAAM pun sudah cukup Unggul dan Efektif ketimbang mahal mahal beli banyak pespur canggih tapi kosongan non weapon.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Maaf, belum reply yg ini.

      Pengembangan kemampuan tempur pesawat subsonic Hawk 209 boleh dibilang sebenarnya sudah semakin terbatas.

      Sejauh ini, belum ada yg mengintegrasikan AIM-9X, atau smart bomb ke platform ini.

      Bukan tidak bisa, tetapi kita yg harus membayar biaya integrasinya.

      Biar bagaimana, jauh lebih murah utk mengakusisi 1 skuadron Gripen-C dibanding mencoba mengupgrade Hawk 209 lebih lanjut.

      Inilah kenapa apa yg namanya perencanaan strategis sekarang itu semakin banyak kelihatan berlubang.

      ## Secara tehnis, skuadron-16 F-16 Block-25+ sudah menggantikan F-5E.

      ## Su-35K diperuntukkan menambah jumlah, padahal......

      ## Kedua Skuadron F-16 masih belum juga dipersenjatai, sedangkan...

      ## Masih ada 3 skuadron udara yg akan membutuhkan pengganti dalam 5 - 10 tahun ke depan.

      Kedua Sku BAe Hawk, yg hanya tersisa 19 unit, dan Sukhoi Sku-11 berumur pendek, yg lebih dari separuh armadanya sudah akan tutup usia... kecuali kalau tidak diterbangkan, dan taruh di hanggar saja.

      Delete
  7. akhirnya KKIP menegur pemerintah terkait pembelian senjata lewat agen , kudu g to g, atau g to b sesuai undang2 , menurtnya undang2 rawan dilanggar pemangku kewenangan .. Mantan anggota DPR komisi 1 Connie R Bakrie berpendapat RI kudu mempercepat kemandirian industri pertahanan mengingat perang dagang yg diterapkan trump kepada china. Rusia tempo hari.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Oh, memang benar.

      Sama seperti semua penjual barang versi export, MUSTAHIL perseroan G-to-B Rostec akan bisa memenuhi UU no.16/2012

      Dalam hal rencana kontrak ini, semua persyaratan UU sudah sengaja dibelokan agar seolah-olah memenuhi persyaratan.

      Yang penting cepat tutup kontrak.

      Seperti kita lihat, ini adalah contoh teladan yang "baik" untuk masyarakat.

      Kalau kita mau jujur, sepanjang sejarah hanya para produsen dari Eropa yang kerap menawarkan skema kerjasama dan ToT setulus hati.

      Bukan karena mereka luar biasa baik, tetapi karena mereka juga harus menambah daya marketing melawan kemampuan tekanan politik, dan offset ekonomi Washington DC, atau para agen sales tanpa kontrak G-to-G dari Ruski, dan PRC.

      Kita lihat saja.

      Rakyat Indonesia vs para Agen Perantara, dan anggota PT Sukhoi Fanboyz Tertutup.

      Delete
    2. Vladimir Kozhin juga sudah menyebut dalam artikel TASS di atas.

      "Tidak akan ada discount. Ini semua hanya bisnis."

      Dengan kata lain, tidak akan ada paket offset 85% seperti ketentuan UU no.16/2012.

      Offset berarti produsen harus membayar balik dengan investasi secara ekonomi (memperbesar kuota import mereka), atau membagi proporsi kerjasama industrial dengan industri pertahanan lokal.

      Untuk Su-, tidak akan ada kedua2nya.

      Delete