Monday, May 29, 2017

Skandal AW101 (3): Kenapa pemerintah harus menuntut REFUND

Credits: Widodo S. Jusuf / ANTARA / POOL / 17
MSN-50248 - barang bukti transaksi illegal tanpa seijin pemerintah, atau DPR
(Widodo S. Jusuf/ANTARA/POOL/17)
Sebagaimana dilaporkan dalam Detik News, dari hasil penyelidikan bersama antara Kepolisian, BPK, PPATK, KPK, dan TNI sendiri, kasus AW101 akhirnya secara resmi dinyatakan sebagai kasus korupsi alutsista, dengan penetapan tiga tersangka.

Dengan demikian, kasus AW101 yang sudah kekacauannya memuncak sejak Januari-2017 yang lampau, walau sebenarnya sudah dimulai dari sejak November-2015, sudah semakin mendekati babak final. 

Hanya saja.... belum ada yang berani menyebut, apakah yang akan bisa kita lakukan dengan unit MSN-50248 yang sekarang disegel di salah satu hanggar bandara Halim Perdanakusuma?



Kerugian Negara jauh lebih mahal dari Rp220 milyar

H225M Caracal dalam konfigurasi SAR, 
sudah selesai diproduksi PT DI sejak November-2016 yang lalu
(Gambar: PT DI)
Potensi kerugian negara hanya Rp 220 milyar? Sebenarnya jauh lebih dari itu.

Beberapa pejabat sibuk berkampanye sebagai agen sales Augusta-Westland di media massa, kenapa AW101 memenuhi kebutuhan TNI-AU, pertamanya untuk kebutuhan helikopter VVIP di akhir tahun 2015, sebelum kemudian diralat untuk kebutuhan helikopter SAR di akhir tahun 2016. 

Padahal, sementara itu TNI-AU juga sudah memesan 6 H225M Caracal justru khusus untuk kebutuhan SAR, yang dari license production PT Dirgantara Indonesia, yang bekerjasama dengan Airbus Helicopter. Berikut gambar yang diambil koresponden Angkasa, Remigius Septian, dalam fasilitas PT Dirgantara Indonesia, pada Oktober-2016 yang lalu:
Credits: Remigius Septian
Memenuhi Kebutuhan bukan Keinginan
H225M hasil produksi license production LOKAL PT Dirgantara:
Full digital cockpit, kapasitas 5,670 kg, jarak jangkau 1325km

Produk saingan AW101 IMPORT
Yang lebih menarik lagi, Leonardo tidak pernah mengkonfirmasi kalau unit AW101 yang dikirim ke Indonesia dalam spesifikasi helikopter VVIP, atau SAR; melainkan helikopter angkut standard:
Indonesian Air Force Review Clears AW101 Helicopter Purchase
by Chris Pocock
Tentu saja, Leonardo juga berbicara seolah-olah transaksi ini sudah disetujui pemerintah.

Bisa melihat konsekuensinya disini?

Setiap rupiah yang sudah dikeluarkan untuk AW101, seharusnya dialihkan untuk membeli produk lokal PT Dirgantara Indonesia, yang masih memberikan kelebihan lain. Pengguna  (TNI-AU) akan bebas untuk menentukan spesifikasi, atau level customisasi yang dibutuhkan.

Inilah kenapa kerugian tidak hanya negara, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia dalam kasus ini tidak hanya sebatas harga markup Rp 220 milyar, tetapi setiap rupiah yang dibayarkan untuk membeli AW101 ini, yang seharusnya bisa dialihkan ke kebutuhan industri dalam negeri.

Kerugian rakyat Indonesia tidak hanya berhenti disana.



Kalau unit AW101 ini sampai dioperasikan di Indonesia, biaya operasionalnya bisa mencapai 5x lipat lebih mahal dari H225M

Credits: TNI-AU
Kebiasaan buruk akuisisi Alutsista Indonesia:
Campur-aduk supplier gado-gado, agar "kebal embargo", katanya
Berapa jumlah AW101 yang terbeli dalam kasus ini? Hanya satu unit, bukan? Nomor registrasi MSN-50248.

Seandainya unit ini kemudian dioperasikan di Indonesia, biaya operasionalnya mustahil akan bisa seekonomis H225M, atau NAS-332 Super Puma, malahan, bukan tidak mungkin bisa mencapai 5x lipat lebih mahal.

Argumen yang sering disuarakan kenapa harus diversifikasi supplier adalah supaya lebih "kebal embargo", katanya. 

Ini pemahaman yang keliru.

Diversifikasi Supplier seperti dewasa ini hanya menunjuk ke beberapa masalah yang berkaitan:

  • Masalah ketergantungan ke lebih banyak supplier - belum tentu semua supplier akan mempunyai etika kerja yang sebanding, atau komitmen untuk dapat 100% support asset yang sudah diakusisi. Alih-alih hanya berurusan dengan lebih sedikit supplier yang bisa dipercaya, sebagian besar supplier TNI dewasa ini belum tentu mau ambil pusing.
  • Masalah Nilai Ekonomis dari harga spare part. Dengan jumlah dana yang sama, TNI-AU akan bisa mengoperasikan 16 H225M, dibanding mencoba mengoperasikan seperti rencana semula, 4 AW101, dan 6 H225M. Ini sekali lagi prinsipnya sederhana, untuk setiap spare part yang dibeli, sama seperti membeli 10 kg cabe di pasar harga borongan akan mendapat harga kiloan yang lebih murah dari hanya membeli 0,5 kg.
  • Masalah Training, dan Maintenance. H225M, dan AW101 dalam kasus ini akan membutuhkan sertifikasi pilot, dan tehnisi yang berbeda, yang masing-masingnya akan membutuhkan investasi waktu, dan finansial yang sebanding. Kalau jumlah AW101 lebih sedikit, kembali ke nilai ekonomis, baik training, maupun invetasi finansial yang dibutuhkan akan jauh lebih mahal.
Jadi sekali lagi, tidak. Akusisi gado-gado tidak membuat kebal embargo. 

Justru sebaliknya, akusisi dari bermacam-macam supplier tanpa perencanaan yang jelas seperti sekarang hanya akan seperti menembak kaki sendiri, tanpa perlu ada embargo. Bukannnya memilih untuk bisa mengoperasikan satu alutsista seoptimal mungkin, dan memahaminya luar-dan-dalam, kita malah hanya memilih memahami kulit luarnya saja, dan kemudian berharap tidak akan ada masalah!

Kenyataan tidak akan pernah mau setuju.

Dalam kasus ini, seharusnya tidak boleh ada persaingan, karena H225M adalah license production lokal, yang support-nya jauh lebih mudah, dan lebih terjamin. PT Dirgantara baru saja menandatangani kontrak dengan Airbus Helicopter untuk menjamin kemampuan MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) secara lokal.

Sebaliknya, AW101 yang sama sekali berbeda hanya membuat TNI-AU menjadi sangat tergantung kepada support dari Augusta-Westland. Bukankah sejauh ini, belum ada tehnisi Indonesia yang bisa menangani mesin Rolls-Royce RTM332? Oops... kelihatannya ini juga sama sekali belum diperhitungkan para agen sales. Ini baru menunjuk mesin, belum menghitung avionic, atau semua spare part lain, yang masih sama sekali asing, dan sama sekali berbeda dengan semua yang dioperasikan di Indonesia. 

Masalah ini tidak hanya menunjuk ke masalah training, tetapi fasilitas support-nya pun belum tentu siap. Semuanya memakan waktu, menambah biaya, dan membuat TNI-AU justru harus keluar uang jauh lebih banyak lagi dibandingkan mengoperasikan H225M produksi lokal.

Lantas masakan harus membeli lebih banyak AW101 untuk mencapai nilai ekonomis?

Ini juga kesalahan besar, karena AW101 tidak pernah ditawarkan dalam skema yang sama dengan H225M buatan Airbus Helicopter. Lebih banyak membeli AW101 hanya dalam nama "gado-gado", berarti seperti percobaan pembunuhan produk license production lokal.

Lagipula mengoperasikan, atau lebih parah lagi, membeli lebih banyak AW101, seperti mengibarkan bendera putih, menyatakan menyerah kalah kepada supplier asing, dan kepada para tersangka penerima komisi "kickback", walaupun unit pertama MSN-50248 ini saja sudah dibeli dengan penggelapan dana.


PENUTUP: Pemerintah akan mempunyai basis hukum untuk menuntut R E F U N D dari pengembalian unit ini

Credits: Eurofighter
Kenapa kita harus mengikuti jejak Austria?
Pada 16-Februari-2016 ini, pemerintah Austria mengajukan gugatan senilai 1,1 milyar Euro ke Airbus, dan Eurofighter Gmbh.

"Austria tidak akan pernah membeli Typhoon di tahun 2003, kalau Eurofighter tidak pernah melakukan prosedur penjualan secara illegal," 
menurut MenHan Austria, Hans Peter Doskozil.

Ayo turut menumpas Korupsi Alutsista!

Tidak ada nilainya kenapa kita masih harus membiarkan unit MSN-50248 ini mendekam di Halim Perdanakusuma. 

Tindakan korupsi adalah sesuatu tindakan kriminal penggelapan uang negara. Hasil penyidikan sejauh ini sudah mulai menunjuk kalau funding untuk transaksi ini dilakukan secara gelap; kerjasama TNI-KPK sejauh ini sudah memblokir beberapa rekening senilai Rp 139 milyar

Dalam tahap selanjutnya, seyogjyanya pemerintah mempersiapkan kasus untuk mengembalikan unit MSN-50248 ini kembali ke Leonardo Helicopter, dan menuntut R E F U N D, dengan basis transaksinya tidak pernah mendapat persetujuan resmi pemerintah, penandatangan adalah koruptor yang tidak pernah mewakili NKRI, dan uang pembayarannya adalah melalui penggelapan dana korupsi, bukan melalui anggaran resmi.

Sama seperti Eurofighter Typhoon di Austria, harga AW101 yang dibayarkan Indonesia, lebih mahal Rp 220 milyar, menurut hasil penyidikan yang sudah diangkat Panglima TNI. Kelebihan harga ini memang disengaja para penjual hanya akan dialihkan untuk membayar komisi penjual, dan "kickback" untuk para pejabat. 

Kalau tuntutan ini ditolak, sudah seharusnya, kita kemudian mengikuti contoh Austria, untuk kemudian mengangkat kasus ini ke European Union Court of Justice

Sudah saatnya pemerintah turut bersama-sama merapikan akuisisi alutsista di Indonesia, dan memberikan contoh kalau negara kita bukanlah mangsa empuk para penjual.

Sudah saatnya memperkuat persyaratan UU no.16/2012 untuk mengharuskan transaksi hanya melalui Government-to-Government untuk mencegah kasus-kasus yang serupa, yang hanya akan terus berdatangan, karena memasuki grey area. Yang sering kita lihat adalah pejabat yang merasa benar karena transaksi langsung dengan penjual, atau perantara, dan kemudian seperti dalam semua kasus melalui agen perantara, maka pejabat ini, yang didukung beberapa pengamat, kemudian bisa bersalin rupa menjadi agen sales di media massa.

Kita bisa melihat sendiri banyak contoh, seperti misalnya dalam kasus ini bagaimana antusiasnya para pejabat TNI dalam menyambut "kebutuhan" AW101 dibandingkan produksi lokal H225M. Dilain pihak juga hampir tidak ada reaksi, mendengar keputusan pemerintah untuk mengakuisisi AMRAAM C7, AIM-9X, atau Sniper Targeting pod untuk F-16, yang kesemuanya ditandatangani dalam G-to-G contract antar pemerintah Indonesia-United States dalam program FMS. 

Kenapa masih coba nego Su-35 versi export downgrade, bahkan sampai 4-Mei-2017, yang lalu? Kita tahu kalau dari antara ketiga penjual pesawat tempur yang sekarang diperbandingkan, Sukhoi Kommercheskiy adalah satu-satunya yang jalur penjualannya harus melalui agen perantara resmi. Tentu saja, sepanjang sejarah perantara akan selalu memberi upeti kepada pejabat pendukung transaksi.
"Abang Tukang Bakso" versi Sukhoi
"Sukhoi Export Downgrade,
Ayo dong kemari,
Aku ingin mimpi!

Melanggar Undang-Undang,
tak ada T-O-T
Aku tidak peduli.....

Pasti gampang rusak,
paling kena "birdstrike",
yang banyak downgrade-nya

Pakai perantara
Mahal komisinya,
yang penting ngasih kickback!"
Di lain pihak, kita juga membutuhkan Rationalisasi, dan Kesadaran Nasional untuk membangun kembali sistem pertahanan Nasional, sesuai kebutuhan, dan belajar untuk memperhatikan keterbatasan sendiri. 



21 comments:

  1. Bebas menentukan spesifikasi/customisasi, berarti kita bisa menginginkan perubahan spesifikasi, misalnya ingin dipersenjatai dgn exocet ?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Versi H225M untuk AL Brazil dapat membawa Exocet:

      ========
      Link: Airbus Launch first Exocet-armed H225M helicopter
      ========

      Kelihatannya sih dari segi ukuran di foto2 versi Brazil, Exocet bukan senjata yg ideal untuk ditembakkan dari platform H225M, tapi bukan berarti tidak bisa.

      Ini akan tergantung kebutuhan.

      Versi H225M yang diproduksi PT DI membawa perlengkapan berikut, menurut AINonline:
      =======
      PTDI has equipped the six H225Ms with EO/IR sensor balls, FN Herstal 7.62mm machine guns and its own 2.75-inch rocket launchers.
      =======

      Sedangkan AW101 import hanya heli angkut spesifikasi kosong, bukan versi SAR, atau VVIP yang diiklankan agen sales mereka di media massa.

      Delete
    2. Tampaknya heli msn-50248 ini adalah salah satu dr 6 heli vip yang akan digunakan paspampres india dlm mendampingi heli vip kendaraan PM india, shg konfigurasi interiornya tidak semewah 6 heli vip lainnya (yang digunakan PM),tapi kedua versi tsb (heli PM&paspampres)sama2 mengadopsi model pintu belakang drop down door

      Delete
    3. Menurut pembuat helikopter ini hanya versi angkut biasa.

      Tetapi memang benar, kelihatannya unit ini memanv sebelumnya bagian dari jumlah unit yg diproduksi utk India, sebelum.... mereka tertangkap basah transaksi kotor menyogok KSAU, dan berbagai oknum lain di IAF, yg membuat kontraknya hangus.

      Suatu kebetulan bukan,di tahun 2015 Leonardo baru terperangkap skandal di India, eh, tiba2 ada pejabat yg menyerukan kalau TNI-AU "butuh" AW101?

      Delete
  2. @DR

    Apakah ada preseden sebelumnya kalo pihak pembeli bisa menuntut refund kepada prinsipal, karena ternyata dlm kasus aw ini kontraknya dg perusahaa broker....isi kontraknya pun seperti apa kita tidak tahu,

    Berbeda dg kasus di india, kontraknya antara pemerintah india dg prinsipal, dan daalam kontrak tsb disertakan pula pakta integritas shg kasusnya lebih mudah diurai melalui jalur pengadilan?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hukum di Eropa diatur menurut sistem "civil law", sedangkan hukum UK (pabrik AW101 berdomisili di Yeovil), diatur menurut sistem "common law".

      Bagusnya menurut hukum dasar kedua sistem ini cukup sebanding:
      Suatu transaksi jual-beli, yang uang pembayarannya didapat dari prosedur illegal (hasil curian, atau penggelapan dana di luar hukum) bisa diklaim sebagai transaksi yang tidak valid secara legal.

      Kalau di bawa ke pengadilan (semoga tidak perlu), Leonardo Helicopter mungkin akan mengklaim kalau pembelian ini atas nama pemerintah RI.

      Sebaliknya, untuk counter-claim, pemerintah Indonesia harus membuktikan kalau tidak pernah menyetujui pembelian ini, kalau si penandatangan tidak berhak mewakili Indonesia, dan kalau sumber dananya sendiri sebenarnya adalah kasus korupsi.

      Disclaimer: ini hanya pengamatan awam dari prinsip cara kerja hukum Barat,
      bukan pendapat pengacara hukum.

      Detail, dan argumen setiap kasus tentu akan harus ditelusuri lebih lanjut di belakang layar, melalui jalur legal yang seharusnya.

      Delete
    2. Khawatirnya. (yang ada dlm bayangan saya), dg "kenekatan" pembelian heli ini, justru dalam kontraknya "sengaja dibuat melemahkan pihak pembeli" supaya tidak bisa dibatalkan dan para oknum bisa melenggang bebas.

      Dalam berita dikoran, panglima menyatakan selain bertindak insubordinasi,para pelaku juga melakukan pemalsuan

      Delete
    3. Seperti diatas, kenekatan pembelian ini tujuannya untuk mengikat TNI-AU agar mengoperasikan AW101.

      Mengoperasikan AW101 yang sudah terlanjur terbeli, berarti harus membeli spare part, dan negosiasi dengan Augusta Westland.

      Ini biayanya jauh lebih mahal untuk negara, dan jauh lebih menguntungkan jangka panjang untuk si penjual.

      Tentu saja, beberapa oknum yg memenangkan transaksi ini akan mendapat hadiah "kickback" atas jerih payah mereka, kemungkinan dibayarkan ke offshore account, agar tidak terlihat.

      Delete
    4. Oiya, lupa menambahkan bbrp kenyataan lain.

      Biaya operasional, upgrade, dan training alutsista seperti pespur, atau heli untuk 25 tahun operasional sebenarnya 3 - 4x lipat dari harga beli.

      Khusus untuk Sukhoi, dan AW101, yg selamanya dicantoli komisi atas spare part, dan biaya tehnisi asing, biayanya bisa 10 - 20× lipat dari harga beli.

      Inilah kenapa -- harga beli awal suatu alutsista itu sebenarnya harga yg paling murah yg harus dibayarkan pembeli.

      Sukhoi Su-30MK2 harganya sangat murah (kecuali utk Indonesia), hanya $35 - $40 juta per unit; sedangkan harga F-15SG sekitar $100 juta / unit.

      Harga muka Sukhoi yg lebih murah ini menipu.

      Biaya operasionalnya sekurangnya 2x lipat lebih mahal dibanding F-15SG Singapore, dan batas umurnya kurang dari 20 tahun. Sedang F-15 bisa operasional sampai 40 - 50 tahun, dan tidak seperti Su- lebih terjamin bisa mengudara setiap hari tanpa masalah.

      Terakhir, patut diingat kembali kalau F-15SG juga masih jauh lebih modern dgn AESA radar 1500 element, Link-16, full defense suite, HMD/AIM-9X, dan AMRAAM vs MK2 bertehnologi 1980an, yg sudah di-downgrade.

      Delete
  3. tar beli su 35 khawatirnya jg begitu dah, sebab aneh dah tau biaya op mahal dll, ngotot ja beli

    ReplyDelete
    Replies
    1. Biaya op mahal, tapi kalau memang bukan versi export downgrade, dan memang kemampuannya nyata seperti Typhoon, atau Rafale, argumennya mungkin akan lebih menarik.

      Karena perdebatannya menjadi: mana yg terbaik utk kebutuhan nasional?

      Tetapi unproven Sukhoi yg sudah ketinggalan jaman?
      "Perbaikan mendalam" untuk model kuno generasi tahun 1980an saja tidak diperbolehkan.

      Kita sudah bisa melihat sendiri beberapa tahun terakhir, kenapa banyak pejabat mengiklankan dengan intensif model2 tertentu di media massa, AW101 adalah contoh terakhir.

      Kenapa "ngotot" beli?

      Yah, karena penjualannya memakai perantara, bukan G-to-G.

      Dan sepanjang sejarah, perantara akan selalu memberi komisi "kickback" ke pejabat yg berjasa untuk mempermudah transaksi.

      Inilah kenapa seberapapun jeleknya, dan seberapapun di-downgrade-nya Su-35K, sedangkan sebaliknya betapapun jauh lebih modern, lebih unggul, dan lebih murahnya Rafale, Typhoon, dan Gripen, tetap saja lagu yg mengalun di media tidak akan berubah.

      Delete
  4. semestinya typhoon/rafale , kalo gak salah harga per unit typhoon sekitar 100 jt dolar ,lengkap ..tp su 35 harga 165 jt per unit ,versi export downgrade kita ngotot beli , amat aneh

    ReplyDelete
    Replies
    1. Betul bro,mereka pengennya SU-35 gara2 Indonesia lebih kuat kaya era 60an.itu terus yang dibawa Fansboy Sukhoi bosen saya dengarnya

      Delete
    2. Yah, ini sebenarnya akibat persepsi palsu sisa2 pemikiran masa perang dingin.

      Perhatikan saja kalau ada daftar "10 best fighters", biasanya Su-35, atau F-22 menduduki peringkat atas.

      Media2 Barat juga cukup senang menipu diri sendiri, dan pembaca dalam hal ini.
      "Su-35 huebat," katanya. "...dan perlu ditakuti!"

      Sayangnya, kenyataan sederhana kenapa semua mimpi ini tidak valid:
      Sekali lagi, Russia sudah tidak bisa menjadi Uni Soviet, yang bisa menantang NATO, seperti di tahun 1960 - 1970an.

      Dengan anggaran yg lebih mendekati $50 milyar per tahun (juga akan semakin berkurang), dan sebagian proporsinya juga masih harus untuk memelihara arsenal nuklir mereka, sudah tidak ada lagi cukup uang untuk benar2 bisa membuat pespur, dan persenjataan yang bisa menandingi..... tolok ukur F-16 block-50/52+.

      Bahkan kalaupun AU Russia saja bisa membeli 96 Su-35S seperti rencana sekarang,
      belum tentu mereka akan mempunyai kemampuan untuk bisa mengoperasikannya sebaik standard NATO.

      Mana lagi investasi mereka dalam missile juga.... Sudah terlalu jauh tertinggal dibandingkan Raytheon, dan MBDA.

      Delete
  5. semoga saja presiden maupun menhan tidak gegabah

    ReplyDelete
  6. Bung DR utk refund apakah bisa dikembalikan lagi dlm bentuk tunai, kemudian klo RI menjelaskan bahwa yg teken tdk mewakili NKRI apakah pihak produsen mau peduli dgn penjelasan RI?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ini sudah masalah perseteruan perkara.

      Kalau tidak ada kesepakatan, yah, harus diselesaikan di pengadilan.

      Austria membawa Eurofighter Gmbh untuk ganti rugi krn korban penipuan komisi "kickback".

      Indonesia juga korban "kickback" (tebak kenapa harganya Rp220 milyar lebih mahal?), transaksinya gelap, dan kelihatannya juga praktek untuk mencoba menyabotase kompetisi dari Airbus Helicopter.

      Seperti diatas, sepertinya basis hukumnya cukup kuat untuk membawa Leonardo Helicopter ke pengadilan untuk REFUND dan menuntut ganti rugi.

      Delete
  7. pihak dassault Rafale pada awal tender f5 ,mereka pernah membawa 2 jet rafale langsung di test TNI AU , tapi entah mengapa tak ada kabar

    ReplyDelete
    Replies
    1. ## Kalau persyaratan utama adalah pemenuhan UU no. 16/2012, dan kemampuan tempur yg seoptimal mungkin; seharusnya hanya ada tiga pilihan:

      Typhoon v Rafale v Gripen

      .... ketiganya juga non versi downgrade, dan dapat dipersenjatai MBDA Meteor.

      ## Kalau menghitung keterbatasan anggaran, seharusnya hanya boleh ada 2 pilihan:

      Gripen v F-16V

      ## Kalau mau memberi makan perantara (dan komisi "kickback"), dan menghabiskan uang untuk hasil yg minimal, yah, Sukhoi Kommercheskiy pilihan terbaik.

      Kita lihat jadi daftar shortlist TNI-AU yg sekarang kenapa Eurofighter, dan Dassault sulit masuk:

      Dua pilihan ekonomis, tp hanya Saab yg memenuhi UU no.16/2012, dan satu2nya model yg transaksinya pakai perantara (dan kickback).

      Delete
  8. http://www.antaranews.com/berita/462688/spesifikasi-pesawat-tempur-kfxifx-indonesia-bisa-berbeda....kabarnya akibat sangat kecil kemungkinan kitadapat ToT Radar AESA ,membuat Menhan berpikir membeli Gripen...menurut bung dark

    ReplyDelete
    Replies
    1. Oh, spesifikasi KFX / IFX sih sudah pasti akan berbeda.

      Berita ini sendiri dari 2014, tetapi seharusnya sebelum dulu ttd kontrak seharusnya sudah tahu.

      Dari awal, bahkan Turki-pun sudah tahu, kalau Seoul akan mendikte jalannya proyek seenak perut.

      Lebih bodoh lagi, seperti gantung diri, Korsel kemudian mengemis ToT dari Lockheed-Martin.

      Ini artinya Washington DC yang akan mempunyai wewenang menentukan apa yg diperbolehkan masuk ke KFX, ataupun IFX.

      Karena itu, KFX hanya akan diperbolehkan menjadi versi downgrade dari F-15K, atau KF-16 AU Korea.

      Sedang IFX... spesifikasinya tidak akan diperbolehkan melebihi F-16V yang skrg sedang ditawarkan Lockheed-Martin ke Indonesia, alias versi downgrade lebih jauh dari KFX, yg sendirinya juga sudah di-downgrade.

      Semua ini permainan politik.
      Serigala akan selalu beranak serigala.

      Kontrak manapun tidak akan relevan.

      Delete