Tuesday, April 5, 2016

News Update: Kuwait menandatangani kontrak untuk 28 Eurofighter Typhoon Tranche-3!

..... dan Kuwait akan menjadi negara pertama yang membeli Eurofighter Typhoon Tranche-3, dengan CAPTOR-E AESA radar.
Mengikuti jejak RSAF (Saudi AF) yang akan mengoperasikan 72 Typhoon,
Kuwait AF akan menikmati commnality in equipment
(Gambar: Wikimedia)
Sebenarnya transaksi ini sudah mulai dikabarkan sejak pertengahan tahun 2015, kalau Kuwait berencana membeli sekitar 28 Typhoon. Pada tanggal 5-April-2016 ini akhirnya kontrak ini ditandatangani antara pemerintah Kuwait, dan pemerintah Italy dalam Government-to-Government deal, alias tanpa perantara, yang akan selalu disertai dengan acara sogok-menyogok pejabat, seperti dalam transaksi pembelian Sukhoi.

Setiap transaksi militer internasional, sebenarnya juga adalah pelajaran untuk Indonesia. Ada beberapa hal yang menarik yang dapat dipetik dari transaksi ini.

Pertama-tama, semua negara, kecuali Indonesia, tentu saja selalu ingin membeli pesawat dengan AESA radar.



Video simulasi dari BAe Systems untuk kemampuan radar pembunuh Sukhoi ini!
Catatan: 
Radar AESA Typhoon dan Gripen-E pembuatnya sama: Selex ES!
Patut diketahui terlebih dahulu, kalau sampai sejauh ini, bahkan keempat negara pembuat Eurofighter belum ada yang mengoperasikan Typhoon dengan CAPTOR-E radar. 

Pembelian Typhoon menjadikan Kuwait negara kedua di Timur Tengah, setelah UAE (F-16 Block-60); yang mengoperasikan pesawat tempur dengan AESA radar. Profilerasi AESA radar di seluruh dunia dengan demikian sudah lebih maju selangkah lagi. Boleh terbilang, Kuwait akan termasuk kedalam daftar negara-negara pertama yang mengoperasikan AESA radar, yang sejauh ini daftarnya masih cukup pendek: Amerika Serikat, UAE, Singapore, dan Australia.

AESA radar (versi Typhoon 1500 transmitter); secara teori masing-masing transmitter saja dapat frequency hopping sendiri, memberikan kemampuan Low Probability Intercept; akan sangat menyulitkan pesawat tempur lain yang membawa sistem RWR modern untuk dapat mencari Typhoon, dengan mengikuti arah gelombang radar yang dipancarkannya. 

Sebaliknya, pesawat dengan radar PESA (Su-35 / Su-30MKI), atau Pulse-mechanical-doppler begitu menyalakan radar, sebenarnya sudah MEMBERITAHUKAN POSISI pesawat sendiri kepada lawan. 

Tentu saja keunggulan AESA radar yang lain adalah low maintenance; dari 1000 atau 1500 transmitter; kalau beberapa transmitter yang rusak tidak akan mengurangi kemampuan deteksi radar. Sementara radar tempo doeloe (PESA, doppler) mempunyai MTBF (Mean-time between Failure) sekitar 10 - 15 jam; dalam artian, radar ini harus diperbaiki / service kalau setiap 10 - 15 jam sekali.

Keunggulan lain, seperti pernah dibahas sepintas disini; radar AESA juga akan dapat berfungsi secara pasif sebagai RWR, untuk "mencari" gelombang radar lawan, secara pasif, dan dengan demikian menghilangkan resiko kalau pesawat pembawa AESA, dapat dilihat lawan melalui gelombang radarnya sendiri.

Ini hanya rangkuman sedikit tentang kemampuan AESA radar, standard modern di pertempuran udara di Abad ke-21, sebelum dibahas lebih mendalam di artikel lain.

Anehnya, seperti sudah dituliskan diatas, AESA radar sepertinya tidak menjadi bagian dari rencana RENSTRA Indonesia, yang katanya mau "modernisasi", atau "menandingi negara tetangga". 

Sampai kapan Indonesia mau terus ketinggalan jaman? Kalau mau modernisasi, AESA radar seharusnya menjadi prioritas utama!



Kedua, transaksi ini akan diberlangsungkan melalui Government-to-Government deal, bukan lewat perantara seperti Rosoboronexport!

Pemerintah Italy sudah menjamin transaksi ini akan menjadi Government-to-Government deal; transaksi langsung antara pemerintah Italy - Kuwait, tanpa perantara, bahkan sejak September-2015 yang lalu.

DefenseNews Link
Yah, kenyataannya setiap transaksi penjualan senjata, kalau tidak dilakukan melalui direct Government-to-Government deal sudah pasti terjamin 100% akan kotor!

 

Faktor lain yang memperparah; baik PT Dirgantara Indonesia, maupun semua perusahaan penjual senjata dari Russia, sebenarnya masuk dalam "kategori F" (terendah) dalam Corruption Index Transparency Internasional. 

Lockheed-Martin sudah masuk ke kategori A, karena FMS pemerintah US yang ruwet, menjamin tidak adanya korupsi (lihat point berikutnya!); sedangkan SAAB, yang masih tergolong pemain baru, juga masih berjuang di kategori C; tetapi untuk Indonesia; pemerintah Swedia juga sudah menjamin Government-to-Government deal.

Sekali lagi, kalau tidak mau ada resiko korupsi, transaksi militer harus diberlakukan menurut Direct Government-to-Government deal; jangan transaksi antar perusahaan, atau lewat perantara!



Ketiga, transaksi Typhoon Kuwait ini sebenarnya memberikan isyarat keras ke program FMS Amerika Serikat yang lambat, dan ruwet (dan juga dikenal tidak menguntungkan Indonesia) !

Seperti sudah pernah di-postkan disini, spesifikasi F-16 Block-25+ Indonesia, sebenarnya hanyalah versi monkey model. Hali ini tidak hanya dibatasi oleh kemampuan finansial negara waktu itu, tapi juga memang keinginan pemerintah Amerika Serikat untuk mengontrol apa yang diperbolehkan!


Demikian juga dengan Indonesia. Apa yang sudah disetujui dalam penawaran F-16V Amerika Serikat, belum tentu kemampuannya akan sebanding dengan yang sudah disetujui untuk masuk ke program F-16V upgrade yang sedang dilakukan Singapore.

Alternative lain tersedia. Bukan, bukan dari Russia yang memproduksi mesin yang 100% reliable saja, sampai sekarang belum bisa.....  tetapi dari supplier di Eropa! 




Keempat, biaya, dan kemampuan operasional Typhoon akan mahal - bahkan kemampuan Kuwait saja untuk dapat mengoperasikan tipe ini sudah dipertanyakan!

Modern, sih modern. Seperti sudah dituliskan diatas, Typhoon Tranche-3 Kuwait relatif akan selangkah, atau dua langkah lebih maju dibanding yang semua Typhoon UK, Italy, Jerman, dan Spanyol.

Tetapi apakah Kuwait akan mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan Typhoon sebaik negara-negara Eropa pembuat Typhoon? Apakah keuangan Kuwait (yang relatif juga jauh lebih baik dibandingkan Indonesia) akan memadai untuk training?

Kenyataannya harga minyak sudah ambrol, dan keuangan negara Kuwait tergantung dari export minyak. Masalah lain, perhatikan pendapat pengamat diatas dalam artikel DefenseNews ini: Untuk dapat mengoperasikan Typhoon secara efektif (menurut standard NATO), Kuwait akan membutuhkan 4 pilot per pesawat! Ini artinya investasi dalam training, dan jam terbang pilot.

Dan Eurofighter Typhoon adalah pespur Twin-Engine yang biaya operasionalnya tidak pernah dikenal murah. $18,500 menurut estimasi IHS Jane's berdasarkan armada Typhoon UK. Dengan membeli hanya 28 pesawat, dan akan butuh waktu sebelum Kuwait menguasai kemampuan pesawat ini, estimasi biaya operasional Kuwait sendiri bisa mencapai $30,000+ / jam.

Tentu saja pertanyaan yang sama dapat pula diaplikasikan ke "rencana pembelian" Su-35 Indonesia.

Dengan pertumbuhan ekonomi negara yang sudah melambat, dan Anggaran militer yang kurang dari $8 milyar per tahun; itu juga 60%-nya harus dialokasikan ke jumlah personnel TNI yang mencapai 500 ribu orang; pertanyaanya mudah:

Kalau mau mengoperasikan pesawat di kelas Su-35, uangnya dari mana?

Dengan hanya 10 pesawat, dan harga spare part yang lebih mahal (karena jumlah produksi yang sedikit), biaya operasional Sukhoi terjamin akan menembus $60,000 / jam!

Apakah TNI-AU sudah menetapkan program training yang menyeluruh, dan mendalam, agar dapat "menandingi" kualitas pilot negara tetangga?

Apakah mungkin TNI-AU akan mendapat 45% dari proporsi anggaran pertahanan, agar dapat membayar biaya operasional Sukhoi? Tentu saja, 10 - 15% biaya operasional Sukhoi (spare part), kembali akan masuk ke kantong para perantara!

Apakah secara organisasi TNI-AU sudah siap untuk terus-menerus mengoperasikan armada gado-gado? Efek gentarnya sih terjamin NOL BESAR!

Pertanyaan yang lebih baik lagi:
Memangnya seperti apa sistem pertahanan Indonesia? Dalam hal apa Su-35 akan dapat meningkatkan kualitas sistem Indonesia?

Sudah saatnya Indonesia menghilangkan mental membeli senjata seperti membeli Indominus Rex (garang tanpa perlu latihan, infrastruktur pendukung, atau... senjata!) dan mulai berpikir untuk membangun sistem pertahanan modern, yang dapat menjawab semua tantangan di Abad ke-21; bukan menghambur-hamburkan uang untuk membeli pesawat tempur dengan kualitas tidak karuan!

Saat ini, hampir semua pembelian senjata Indonesia diperlakukan seperti membeli
Indominus Rex; Mahal di biaya akuisisi, dan operasional, dan seperti Rex,
akan mengigit diri sendiri kalau sampai terjadi konflik
(Gambar: Universal Pictures)

4 comments:

  1. Terlepas dari berbagai pernyataan ttg pengganti F-5, di majalah angkasa edisi bbrp bulan lalu pangkohanudnas (marsekal hadiyan) menyampaikan konsep skuadron idamannya. Sesuai dg karakter geografis Indonesia dan banyaknya jalur penerbangan internasional, akan dibangun skuadron dg konsep "dispersed basing" yang mensyaratkan pespur yang luwes digerakkan diberbagai dipangkalan aju dg dukungan minimal. Agak melegakan mendengar konsep ini, ditengah hiruk-pikuk tender pengganti F-5.

    Saya punya keyakinan pemerintah yang sekarang lebih teliti dalam menyusun perencanaan dlm membangun kekuatan militer yang modern...merubah paradigma lama yang mengutamakan "nafsu membeli" tanpa memperhatikan segi pemeliharaan.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Bung @hari,

      Sy setuju dengan pendapat anda re sikap pemerintah dalam akuisisi Alusista di masa depan.

      Marsekal Hadiyan, mnrt berita terakhir, kabarnya sudah diangkat sebagai Wakil KSAU.

      Pendapat beliau dalam majalah Angkasa ini memang sangat sesuai dengan kenyataan; keterbatasan kemampuan pertahanan udara Indonesia.

      Sedangkan pesawat yang di-deskripsikan beliau disana, sangat sesuai dengan kemampuan SAAB Gripen.

      Sy juga baru membaca artikel ini di CNN Indonesia:
      http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150618113858-20-60795/deretan-aksi-jet-tempur-tni-au-cegat-pesawat-asing/

      Tidak segampang itu kedua tipe ini dapat beroperasi jauh dari markas, dan dipertahankan dalam keadaan siap terbang sewaktu-waktu. F-16 saja hanya mempunyai kesiapan terbang sekitar 70 - 80% dalam deployment di Timur Tengah, misalnya. Dan itu juga, F-16 membutuhkan landasan yg panjang, dan perlengkapan support yg mewah-rempah! Sukhoi, tentu saja akan lebih parah lagi...

      Apa jawabannya untuk menambah jumlah?

      Sempat banyak pembicaraan kalau TNI-AU berencana mengoperasikan 10 Skuadron!
      Rencana seperti ini, akhirnya kembali akan bertabrakan dengan KENYATAAN.

      Patut diketahui:
      Biaya akuisisi = 25% dari biaya yg harus dikeluarkan negara selama 30 tahun operasional. 75% sisanya, itu biaya operasional / support / upgrade.

      Rencana 10 skuadron, akhirnya akan membentur Keterbatasan dana -- ini juga dihadapi semua angkatan udara lain di dunia!

      Kenyataan lain, yg juga dihadapi setiap AU semua negara:

      Mengakuisisi terlalu banyak pespur, biaya operasional naik = akan banyak pergulatan politik di belakang layar, untuk berebut porsi anggaran pertahanan; antara ketiga angkatan AU / AL / AD --- dan di Indonesia, TNI-AU biasanya yg mendapat proporsi anggaran yang paling kecil!

      Logika saja: Pespur biaya op mahal, spt Su-27/30/35 akan menjadi saingan TERBESAR dalam perebutan proporsi anggaran vs TNI-AD, dan TNI-AL!

      IMHO, Indonesia tidak memerlukan lebih dari 6 (+ 1 T-50) skuadron Pespur yg skrg sudah ada --- KALAU armada TNI-AU secara bertahap bermigrasi ke satu tipe saja, Gripen.

      2 Skuadron Gripen saja akan memberikan kemampuan untuk menempatkan 4 Gripen untuk di-rotasi secara reguler untuk mengawasi Natuna, Batam, Ambalat, Biak, Timor Barat -- dengan support minimal cukup dengan 1 CN-235 saja.

      Tentu saja, 2 Erieye AEW&C juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimum pengawasan wilayah udara Indonesia Timur & Barat.

      Dengan kesiapan terbang Gripen yg hampir 100% (jauh dari markas, support minimal), biaya operasional murah, dan kemampuan Supercruise (E/F) untuk Interception yg cepat; semua pesawat militer / sipil akan berpikir dua kali sebelum "berani main gila" seperti sekarang.

      Delete
    2. Satu indikatornya: Saat ini pemerintah mengambil kebijakan zero growth dalam segi personel sehingga memberikan ruang yang lebih luas utk membangun kesiapan infrastruktur&alutsista.

      Pada pemerintahan periode sebelumnya gencar tersiar kabar keinginan untuk menghidupkan kembali komando operasi&teritorial baru yang secara signifikan akan membengkakkan jumlah personel...(menghidupkan kembali koops&koter...yang pada kepemimpinan Pak Benny Murdani organisasi2 tsb telah dirampingkan utk alasan efisiensi namun tetap mempertahankan profesionalitas pasukan). Waktu itu paradigma organisasi yang tambun diganti dg paradigma baru tentang organisasi yg "Small but eficcient".

      Delete
    3. Betul.
      Memang kebijaksanaan pemerintah ini akan menjadi langkah yang tepat.

      Napoleon Bonaparte pernah berkata:
      "Untung memperoleh kemenangan, kita harus mempunyai mobilitas lebih tinggi daripada lawan, dan dititik dimana kita mau menyerang; kita harus JAUH LEBIH KUAT dibanding musuh!"

      Perencanaan strategi pertahanan yg sama seharusnya diaplikasikan ke Indonesia yg adalah negara kepulauan.

      Apa yang dituntut bukanlah jumlah BESAR yg sulit bergerak --- tapi kemampuan tempur dengan mobilitas tinggi, untuk memindah-mindahkan setiap unit tempur yg ramping tapi mematikan, untuk menghadapi tantangan, dari 1 pulau, ke pulau lain. Untuk mencapai hal ini, dibutuhkan integrasi Alutsista antara Udara - Laut - Darat.

      Sayangnya, sistem pertahanan TNI masih terlalu terpaku kepada jumlah BESAR, dan itu saja.

      Delete