Monday, December 7, 2015

Analisis: PENOLAKAN helikopter AW-101 VVIP: "case study" panutan akuisisi alutsista di masa depan (UPDATED!)

Alternatif lain: Supernya Super Puma: Eurocopter EC-225 (JASDF)
Kenapa masih ingin produksi asing 100%, kalau License Production local sudah ada?
(Gambar: Wikimedia Commons)

Berita pertama muncul dari tanggal 18-November yang lalu, kalau TNI-AU berencana menggantikan Super Puma (license production dari PT DI) untuk helikopter VVIP / kepresidenan di Skuadron-45, yang sudah beroperasi sejak tahun 1980. Penggantinya helikopter baru, import, buatan Augusta-Westland AW-101, berjumlah 5 pesawat.

Tentu saja kritik dengan cepak merebak.

Wakil Ketua Komisi I DPR dari partai PDI-P, TB Hassanudin mengkritik dengan lugas, kalau pembelian AW-101 ini adalah pelanggaran dari pasal 43 UU no.16/2012. Kenapa harus membeli import, kalau produk yang bersaing sebenarnya sudah bisa diproduksi sendiri (license production) didalam negeri?

Beliau mengungkapkan lebih lanjut; karena kita akan menginvestasikan kembali ke industri dalam negeri (PT DI), kita juga mendapatkan kembali 30% dari nilai total akuisisi tersebut dalam bentuk jam kerja, produksi, dan raw material. 

AW-101 mungkin memang kapasitasnya lebih besar dibanding Super Puma (13 orang vs 7 orang), tapi apakah ini sudah cukup untuk menjadi alasan untuk membayar biaya akuisisi yang juga $20 juta lebih mahal? 

Tidak hanya cukup disana; AW-101 masih membutuhkan investasi sekitar $5 juta lagi untuk menambah defense suite (FLIR, chaff & flare dispenser, dan laser warning system) ke helikopter VVIP ini.

Presiden Jokowi akhirnya mengambil keputusan untuk membatalkan rencana pembelian AW-101 ini, pada 3-Desember yang silam.


Tiga alasan penolakan presiden akan mempengaruhi, atau menentukan rencana akuisisi TNI di kemudian hari..




Alasan Pertama: "Presiden beranggapan bahwa helikopter yang ada masih bisa dipergunakan secara maksimal".

Arti dari pernyataan ini bukan berarti: "walaupun Alutsista tertentu sudah tua renta, kita harus memaksa untuk memakainya terus sampai usianya habis." 

Justru sebaliknya, pengertian dari alasan pertama ini adalah; 
Kita justru harus melihat kebutuhan pembelian Alutsista secara lebih realistis.

Perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut:

  • Alutsista tua, kalau masih servicable (laik beroperasi) dan masih bisa diremajakan / di-upgrade, kenapa harus cepat-cepat diganti?
  • Berkaitan dengan point pertama -- memangnya seberapa modernnya alusista yang baru, dibandingkan dengan yang perlu digantikan? Apakah bisa memberi justifikasi harga yang jauh lebih mahal?
  • Apakah kebutuhan untuk akuisisi alutsista ini sangat mendesak, atau tidak? 



Alasan Kedua: Presiden menilai dalam kondisi ekonomi yang sekarang ini, pembelian helikopter tersebut dinilai terlalu mahal.

Pengertian dari alasan ini cukup jelas; hitam di atas putih.
  • Kenyataannya Indonesia adalah negara berkembang, dengan PDB per kapita $3500 menurut data 2014 dari World Bank; tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan dua negara tetangga yang sudah terhitung negara maju, seperti Australia ($61,000), dan Singapore ($56,000).
  • Kemajuan ekonomi Indonesia sepanjang 2015 sudah melambat. Sumber dari Asian Development Bank baru memberi update proyeksi kemajuan tahun ini hanya 4.9%. Untuk tahun 2016, diproyeksikan kemajuannya hanya akan menuju angka 5.4%.
  • Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar juga sudah mengalami pukulan berat di tahun ini. Dari angka yang bertengger dibawah Rp9,500 sebelum tahun 2012, bahkan sempat menembus kurs tengah Rp 14,000 di tahun ini. 
Kurs tengah nilai tukar Rupiah-USD 2011 - 2015 (sumber: xe.com)

Untuk nilai tukar Rupiah --  mengingat Federal Reserve US masih belum kunjung menaikkan suku bunga bank mereka, bukan tidak mungkin nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar masih akan anjlok lebih lanjut melewati tapal batas angka Rp 15,000 / USD. 

Bank Indonesia tidak akan dapat berbuat banyak untuk mengerem jebolnya nilai tukar rupiah, melawan sentimen pasar yang masih negatif terhadap Rupiah, dan positif terhadap kemungkinan naiknya suku bunga bank di US.

Yah, dengan kata lain - harga semua Alutsista dewasa ini, jika dibandingkan dengan tahun 2012 (dalam USD), sebenarnya hampir 50% lebih muahal (!!)

Pengertian dari Alasan kedua ini: 
Sudah saatnya kita merevisi kembali semua rencana pembelian alutsista di masa depan; apakah sesuai atau tidak dengan realita keterbatasan, dan tantangan ekonomi Indonesia di masa kini?




Alasan Ketiga: Kalaupun membeli helikopter untuk back-up dari Super Puma yang ada, Presiden menginginkan apa yang sudah diproduksi (license production) dalam negeri. Pergunakan sesuai aturan yang ada (UU no.16/2012)!

Dalam hal ini, PT Dirgantara Indonesia, yang sudah lama meneken perjanjian license production dengan Aerospatiale Perancis (sekarang bagian dari Eurocopter); sebenarnya mempunyai banyak pilihan: NAS-332 Super Puma baru; Eurocopter EC-225 (versi Super Puma yang lebih besar), atau versi super-modern yang lebih mahal - Eurocopter EC-725.

Arti dari alasan ketiga ini juga sebenarnya cukup mendalam, kaitannya dengan akusisi Alutsista di masa depan.

Kenapa puas hanya dengan beli import; dan mengandalkan supplier luar, kalau Indonesia dapat memaksimalkan kontribusi Industri dalam negeri?

Pembelian NAS-332, EC-225, atau EC-725 melalui license production PT DI -- sebenarnya tetap saja harus mengimport tehnologi, perlengkapan, dan expertise dari Eurocopter, tapi seperti sudah dituturkan TB Hassanudin diatas: paling tidak 30% dari biaya akuisi helikopter melalui PT DI, sebenarnya dibayarkan kembali ke negara.

Atau dengan kata lain, untuk setiap rencana akusisi Alutsista di masa depan:

Seberapa jauh supplier akan siap memberikan kontribusi Transfer-of-technology, dan kerjasama dengan industry lokal, untuk memaksimalkan kontribusi industri pertahanan dalam negeri kita sendiri?

Berkaitan dengan topik utama dari blog ini sendiri tentang kebutuhan pesawat tempur Indonesia di masa depan: Baik KF-X, dan F-16 -- keduanya sama saja, karena hanya akan mengandalkan tehnologi Amerika; ataupun Sukhoi akan mengalami kesulitan untuk memenuhi persyaratan terakhir ini

Baik Amerika, ataupun Russia, sudah dikenal dalam dunia perdagangan persenjataan internasional sebagai dua negara yang pelit dalam ToT, atau boleh dibilang, tidak akan pernah ada.

Kalau kita mau melihat secara historis dari perjuangan PT Pindad, PT DI, atau semua perusahaan industri militer dalam negeri lain, memangnya kita hanya pernah mendapat transfer-of-tehnology dari negara-negara mana?

Jawabannya tidak pernah berubah: Eropa.


2 comments:

  1. Halo, apakah Anda pernah ke PTDI? Ke fasilitas "produksi" helikopter? Silahkan datang dan lihat.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Belum tuh -- ini hanya analisa awam.

      Pada pokoknya dari artikel diatas -- kalau tanpa keikutsertaan PT DI dalam setiap akuisisi alutsista udara, itu artinya Indonesia menyerahkan kunci pertahanan udara kita 100% ke tangan luar negeri.

      Delete